PENYIDIKAN => PENINDAKAN => PENGGELEDAHAN

-
A. Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau aparat penegak hukum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memasuki rumah kediaman seseorang, untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, yang pada umumnya diikuti dengan tindakan penyitaan.

B. Penggeledahan rumah adalah memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ( Pasal 1 Angka 17 KUHAP ). Sedangkan penggeledahan badan adalah pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita ( Pasal  1 Angka 18 ).

C. Tata cara penggeledahan harus dilakukan sesuai aturan dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37,dan Pasal 126-127 KUHAP.

Dalam keadaan normal/biasa :

• Harus ada Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan diperlihatkan bersama Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik saat melakulan tindakan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 KUHAP.
• Disaksikan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan serta 2 ( dua ) orang saksi, selanjutnya dalam waktu 2 ( dua ) hari Penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan.
• Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang digeledah dan memerintah setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut ( Pasal 127 KUHAP ).

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

• Penggeledahan dilakukan tanpa menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUHAP.
• Penggeledahan dilakukan pada halaman rumah tempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekas-bekasnya, tempat penginapan dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (5) KUHAP.

D. Larangan memasuki tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHAP : penyidik dilarang atau tidak diperkenankan memasuki :

(1) Ruangan dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, atau DPRD,
(2) Tempat sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan,
(3) Ruangan dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.


E. Penggeledahan diluar daerah hukum penyidik harus diketahui Ketua Pengadilan Negeri setempat dan didampingi penyidik setempat ( wilayah hukum ) dimana tempat atau barang yang akan dilakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 KUHAP. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more