PENGERTIAN/ISTILAH HUKUM ACARA PIDANA

-
Hukum Acara Pidana dikenal juga sebagai Hukum Formil, dengan makna sebagai kumpulan aturan atau tata cara untuk menegakkan hukum pidana sebagai Hukum Materiil. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut harus dijalankan, karena berkaitan dengan asas legalitas, yaitu nullum crimen sine lege stricta dalam Hukum Materiil.

Hukum Acara Pidana juga dipahami sebagai tata cara berproses perkara pidana dalam sistem peradilan pidana ( di Indonesia ) atau dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ( Criminal Justice System ).

Hukum Acara Pidana dalam implementasinya dipandang sebagai aturan-aturan yang wajib diikuti dalam berproses perkara pidana sehingga sering disebut juga sebagai due proces of law atau Procedure Of Criminal Law.

Pada intinya Hukum Acara Pidana berisikan aturan-aturan yang wajib diikuti sebagai tata cara dalam sistem peradilan pidana ( di Indonesia ). Di indonesia, aturan-aturan itu telah mengalami kodifikasi dan unifikasi tahun 1981 yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Definisi yang dibuat oleh Van Bemmelen dan kemudian diterjemahkan oleh Andi Hamzah, lebih tepat dan lengkap, dengan memerinci substansi hukum acara pidana, yang meliputi :

(1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
(2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan.
(3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
(4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti ( bewijsmateriaal ) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kedepan hakim tersebut.
(5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
(6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
(7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung R. I, menyatakan Hukum Acara Pidana adalah : " Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. " Rumusan tersebut menitik beratkan pada fungsi Hukum Acara Pidana sebagai hal yang menjalankan hukun pidana ( materiil ) sebagaimana tujuan diciptakannya hukum pidana untuk terwujudnya tara tertib, aman, sejahtera, dan damai dalam masyarakat.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more