Dunia Informasi

1) Penyusunan Berkas Perkara A. Seluruh dokumen berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana, baik berupa Berita-Acara maupun surat-surat lain, disusun dalam suatu Berkas Perkara, yang secara te k hnis diatur berdasarkan Peraturan Kapolri untuk tindak pidana umum dan khusus, serta Peraturan Kejaksaan untuk pidana khusus, dijilid dengan rapi dan siap untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. B. Bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP, bila mana penyidik telah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum. 2) Pengiriman Berkas Perkara : A. Tahap I : Berkas Perkara ( Berita Acara Pemeriksaan ) ( 1)  Sebagaimana dikemukakan di muka, penyidik wajib segera meny erahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP. (2) Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, maka dalam waktu 7 ( tujuh ) hari memberitahukan kepada peny...

A. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ( Pasal 1 Angka 26 KUHAP ). B. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ( Pasal 1 Angka 27 KUHAP ). C. Pemeriksaan saksi tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa tersendiri dan boleh dipertemukan dengan saksi yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya ( Pasal 116 KUHAP ). D. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan n ya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penun...

A. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ( Pasal 1 Angka 16 KUHAP ). B. Tata cara tindakan penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP, yang pada intinya harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pelaksanaannya ada saksi serta dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Dalam keadaan biasa atau normal : (1) Harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana barang ( benda tidak bergerak ) akan disita, Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. (2) Menunjukkan tanda pengenal, kepada orang dari mana benda itu disita, Pasal 128 KUHAP. (3) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang/keluarganya dari mana benda yang akan disita dan meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu, dengan disaksikan ...

A. Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau aparat penegak hukum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memasuki rumah kediaman seseorang, untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, yang pada umumnya diikuti dengan tindakan penyitaan. B. Penggeledahan rumah adalah memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ( Pasal 1 Angka 17 KUHAP ). Sedangkan penggeledahan badan adalah pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita ( Pasal  1 Angka 18 ). C. Tata cara penggeledahan harus dilakukan sesuai aturan dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37,dan Pasal 126-127 KUHAP. Dalam keadaan normal/biasa : • Harus ada Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan diperlihatk...

A. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini ( Pasal 1 Angka 21 KUHAP ). B. Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Dengan perkataan lain, penangkapan dan penahanan terkait dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ( The Universal Declaration Of Human Rights , Resolusi Majelis Umum 2200 A LXXI 16 Desember 1966 ). C. Tujuan dilakukan penahanan terhadap tersangka dan atau terdakwa dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, dan atau kepentingan penuntutan, dan atau kepentingan hakin dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP. D. Syarat dilakukan penahanan apabila memenuhi syarat obyektif dan subyektif, syarat obyektif sebagaimana dimaksud ...

A. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1 Angka 20 KUHAP. B. Penyelidik atas perintah penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan ( Pasal 16 KUHAP ). C. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang diduga keras melakulan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ( prima facie evidence ), bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai bukti untuk menduga adanya tindak pidana, misalnya keterangan saksi yang melihat si B melakukan tindak pidana, atau adanya barang bukti yang memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang. D. Penangkapan harus dilakukan dengan Surat Perintah Tugas dan Sura...

A. Pemanggilan terhadap saksi dan tersangka harus menyebutkan alasan yang jelas, dengan Surat Panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. B. Orang yang dipanggil secara sah, wajib datang kepada penyidik dan apabila tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan disertakan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. C. Apabila orang yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik, maka penyidik datang ketempat kediamannya untuk dilakukan pemeriksaan.