LANDASAN HUKUM KEWARISAN

-
Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukkan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).

Dalam Pasal 528 KUH Perdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata ( tentang benda ). Namun demikian, penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata menimbulkan pro kontra di kalangan ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup hukum benda saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.[1]

Pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian :
1. Pasal 830-851 KUH Perdata tentang Ketentuan Umum.
2. Pasal 852-861 KUH Perdata tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Si Suami atau Isteri yang Hidup Terlama.
3. Pasal 862-873 KUH Perdata tentang Pewarisan dalam Hal Adanya Anak-Anak Luar Kawin.

Bab Ketiga Belas tentang Surat Wasiat :
4. Pasal 874-894 KUH Perdata tentang Ketentuan Lain.
5. Pasal 895-912 KUH Perdata tentang Kecakapan Seorang untuk Membuat Surat Wasiat.
6. Pasal 913-929 KUH Perdata tentang Legieteme Portie.
7. Pasal 930-953 KUH Perdata tentang Bentuk Sesuatu Wasiat.
8. Pasal 954-956 KUH Perdata tentang Wasiat Pengangkatan Waris.
9. Pasal 957-972 KUH Perdata tentang Hibah Wasiat.
10. Pasal 973-988 KUH Perdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan yang Diizinkan.
11. Pasal 989-991 KUH Perdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan.
12. Pasal 992-1004 KUH Perdata tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.
13. Pasal 1005-1022 KUH Perdata tentang Pelaksana Wasiat dan Pengaruh Harta Peninggalan.
14. Pasal 1023-1043 KUH Perdata tentang Hak Memilih dan Hak Istimewa untuk Pendapatan Harta Peninggalan.

Bab Keenam Belas tentang Hak Menerima dan Memilih Suatu Warisan :
15. Pasal 1044-1056 KUH Perdata tentang Hak Menerima Suatu Warisan.
16. Pasal 1057-1065 KUH Perdata tentang Hak Menolak Suatu Warisan.

Bab Ketujuh Belas tentang Pewarisan Harta Peninggalan :
17. Pasal 1066-1087 KUH Perdata tentang Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibatnya.
18. Pasal 1086-1099 KUH Perdata tentang Pemasukan.
19. Pasal 1100-1111 KUH Perdata tentang Hal Pembayaran Utang-Utang.
20. Pasal 1112-1120 KUH Perdata tentang Pembatalan Suatu Pemisahan Harta Peninggalan yang telah Disetujui.
21. Pasal 1121-1125 KUH Perdata tentang Pembagian Warisan.

Bab Kedelapan Belas:
22. Pasal 1126-1130 KUH Perdata tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.

Footnote :
[1] Surini Ahlan Syarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003 ), hlm. 10.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more