PENYIDIKAN => PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI DAN TERSANGKA

-
A. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ( Pasal 1 Angka 26 KUHAP ).

B. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ( Pasal 1 Angka 27 KUHAP ).

C. Pemeriksaan saksi tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa tersendiri dan boleh dipertemukan dengan saksi yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya ( Pasal 116 KUHAP ).

D. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan disebut Terdakwa.

E. Keterangan saksi maupun tersangka yang diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, kemudian penyidik mencatat dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh saksi maupun tersangka.

F. Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani oleh saksi maupun tersangka setelah menyetujui isinya. Dalam hal tidak mau menanda tangani, maka penyidik mencatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya.

G. Dalam strategi pembuktian, pada umumnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu, untuk mendapatkan gambaran konstruksi hukum tindak pidana yang terjadi, dan sebagai bahan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada tersangka sesuai dengan unsur-unsur dominan dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.

H. Pemeriksaan terhadap tersangka harus memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 52, s/d 66, 72, 112 Ayat (1),  114, 116 Ayat (3) dan (4), dan 122 KUHAP.

I. Seluruh hasil pemeriksaan kemudian dilakukan evaluasi :

1) Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa hasil penyidikan tidak layak menurut hukum untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, maka oleh karenanya penyidikan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dengan alasan :

• Perbuatan tersangka tidak cukup bukti
• Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
• Penyidikan dihentikan demi hukum, karena :

(1) Terdakwa meninggal dunia ( Pasal 77 KUHP )
(2) Ne bis in idem ( Pasal 76 KUHP )
(3) Perkaranya kadaluwarsa atau verjaring ( Pasal 78 KUHP )
(4) Perkaranya merupakan Delik Aduan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, pengaduan tersebut dicabut ( Pasal 75 KUHAP, Pasal 284 Ayat (4) KUHP ).


2) Apabila hasil penyidikan memenuhi syarat dan cukup bukti perbuatan tersangka, sehingga diharuskan meneruskan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP sesuai dengan syarat-syarat dalam Sistem Peradilan Pidana yang berlaku. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more