DIKETAHUINYA TINDAK PIDANA

-

Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diketahui melalui adanya laporan atau pemberitahuan, dan atau adanya pengaduan masyarakat, atau diketahui langsung atau diketemukan langsung oleh aparat Kepolisian/Kejaksaan ( dalam hal tindak pidana khusus ), dan atau kedapatan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

1. Laporan dan atau Pengaduan

Masyarakat yang mengetahui suatu peristiwa/perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana kemudian melaporkan kepada aparat yang berwajib, pada Kantor Kepolisian setempat atau terdekat, maka Laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh aparat dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Hukum Pidana sebagai Hukum Publik, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan orang banyak ( publik ) dan tidak ditujukan untuk melindungi kepentingan perorangan. Oleh karena itu, setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat melaporkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu kepada Kepolisian setempat, yang kemudian dirumuskan sebagai sebuah Laporan, dan di lingkungan Kepolisian disebut Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 5 Ayat (2) KUHAP.

Sementara itu, disebut sebagai pengaduan apabila hal yang dilaporkan berupa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu termasuk dalam kategori " Delik Aduan " ( Klacht Delik ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72-75 KUHAP, yang dibedakan dalam 2 ( dua ) jenis :

1) Delik Aduan Absolut, apabila peristiwa yang diadukan harus diadukan oleh orang/pihak tertentu saja, sehingga apabila tanpa pengaduan tersebut perkaranya tidak dapat dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. Misalnya Pasal 310, 311 KUHP ( menista, memfitnah ), Pasal 284 KUHP ( perzinahan ).

2) Delik Aduan Relatif, apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga, sehingga pengaduannya berisi permintaan agar orangnya atau pelakunya untuk dilakukan penuntutan. Misalnya : Pasal 367 KUHP ( pencurian dalam keluarga ), 376 ( penggelapan dalam keluarga ).

Dalam Pasal 1 Angka 25 KUHAP, dimaksudkan sebagai pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

2. Diketahui langsung dan atau ditemukan sendiri oleh aparat Kepolisian dan atau Kejaksaan ( dalam hal tindak pidana khusus )

Diketahui langsung/ditemukan sendiri oleh Aparat Kepolisian, kemudian diteruskan kepada atasan pada Kantor Kepolisian dimana ia bertugas untuk ditindak - lanjuti dengan proses penyidikan.

Diketahui langsung diatas dimaksudkan adalah melalui proses penyelidikan mendalam, baik secara terbuka ( interview, klarifikasi ) maupun tertutup melalui jaringan intelijen kriminal ( iliciting, observasi, surveilence, pembututan ) yang kemudian dirumuskan dalam Laporan Hasil Penyelidikan sebagai dasar langkah-langkah proses penyidikan untuk membuat terang perkara pidana tersebut.

Selain Kepolisian, Kejaksaan dapat menangani langsung terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus ( tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, pelanggaran Hak Asasi Manusia ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHAP.

3. Kedapatan Tertangkap - Tangan

Adanya tindak pidana juga dapat diketahui manakala seorang kedapatan tertangkap tangan sebagai pelaku tindak pidana. Dimaksudkan dengan tertangkap tangan ( Pasal 1 Angka 19 KUHAP ) adalah :

(1) tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
(2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
(3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
(4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yamg diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau
(5) turut melakukan, atau
(6) membantu melakukan tindak pidana itu.


Dalam hal kedapatan tertangkap tangan sebagaimana diuraikan diatas, maka penyelidik maupun penyidik harus segera menindak-lanjuti pada proses penyidikan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 jo. 106 KUHAP. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more