FORMULASI SURAT GUGATAN KONTENTIOSA ( PERUMUSAN GUGATAN ASESOR [ ACCESOIR ] )

-
Yang dimaksud dengan gugatan asesor adalah gugatan tambahan ( additional claim ) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

A. Syarat Gugatan Asesor

Secara teori dan praktek, gugatan asesor :

• Tidak dapat berdiri sendiri, dan
• Oleh karena itu, kebolehan dan keberadaannya, hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok.

Tanpa landasan, gugatan asesor tidak dapat diajukan dan diminta. Landasannya adalah gugatan pokok, dan dicantumkan dalam akhir uraian gugatan pokok.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, hukum dan undang-undang memberi hak kepada penggugat mengajukan rumusan tambahan, berupa gugatan tambahan atau gugatan asesor; dengan syarat :

• Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok, dan sifat gugatan tambahan, tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok;
• Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan,
• Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat.

B. Jenis Gugatan Asesor

Ditinjau dari segi ketentuan perundang-undangan dan praktik peradilan, terdapat beberapa jenis gugatan asesor. Namun, yang dikemukakan di sini hanya meliputi jenis yang dianggap paling penting melindungi kepentingan penggugat.

1) Gugatan Provisi, Berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) HIR

Pasal ini memberi hak kepada penggugat mengajukan gugatan tambahan dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar PN menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya, menghentikan tergugat memeruskan pembangunan, menjual barang objek perkara, mencairkan rekening bank, dan sebagainya.

2) Gugatan Tambahan Penyitaan Berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR

Penyitaan atau beslag ( seizure )  merupakan tindakan yang dilakukan pengadilan menempatkan harta kekayaan tergugat atau barang objek sengketa berada dalam keadaan penyitaan untuk menjaga kemungkinan barang-barang itu dihilangkan atau diasingkan tergugat selama proses perkara berlangsung. Tujuannya supaya gugatan penggugat tidak illusoir ( tidak hampa ), apabila dia berada di pihak yang menang.

Ada beberapa macam sita yang dapat diajukan sebagai gugatan asesor :

• Consevatoir beslag ( CB ) atau sita jaminan berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR,
• Revindicatoir beslag ( RB ) atau sita pemilik berdasarkan Pasal 226 Ayat (1) HIR,
• Maritaal beslag ( MB ) atau sita harta bersama berdasarkan Pasal 186 KUH Perdata dan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975.
3) Gugatan Tambahan Permintaan Nafkah Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Huruf a PP No. 9 Tahun 1975. [1]


Footnote :


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 67-68.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more