GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR

-
A. Istilah Dan Sebutan.

Biasa dipergunakan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan voluntair. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ) yang menyatakan :

Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.

Ketentuan Pasal 2 maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai ( ada pihak penggugat dan tergugat ), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Jika undang-undang tersebut mempergunakan sebutan voluntair,  MA memakai istulah permohonan. Istilah itu, dapat dilihat dalam " pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan ". [1] Pada halaman 110 angka 15, dipergunakan istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah voluntair, yang menjelaskan bahwa : " Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair : Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi suatu penetapan. “ [2] Dari penjelasan diatas, ditemui dua istilah yang sering dipergunakan baik dalam literatur dan praktik, yaitu permohonan atau voluntair. Oleh karena itu, antara keduanya dapat saling dipertukarkan atau interchangeable.

B. Pengertian Yuridis.

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. [3] Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party only ). [4]

• Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
• Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ( without disputes or differences with another party )

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak ( on behalf of one party ) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum ( involving only one party to a legal matter ) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak. [5]




Footnote :

[1] Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI : Jakarta, April 1994, hlm. 110.
[2] Ibid., hlm. iii.
[3] Ibid., Buku MA RI, hlm. 110, angka 5 huruf (a).
[4] Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1974, hlm. 517.
[5] Merriam Webster's Dictionary Of Law, Merriam Webster, Springfield Massachussetts, 1996, hlm. 197. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more