UPAYA MELURUSKAN ATAU KOREKSI TERHADAP PERMOHONAN YANG KELIRU ( GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR )

-
Apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan voluntair yang keliru, upaya hukum apa yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskannya ? Misalnya A, mengajukan permohonan ke PN agar tanah yang dimiliki dan dikuasai B, dinyatakan hak miliknya. Atas permohonan itu, PN mengabulkan dan menyatakan tanah itu milik A dalam penetapan. Baik permohonan maupun penetapan yang diterbitkan PN dalam kasus ini, jelas keliru dan melampaui batas yurisdiksi voluntair jika merujuk kepada yang digariskan penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 ). Atau lihat putusan PN Jakarta Pusat No. 274/1972, tanggal 27 Juni 1973 yang telah mengabulkan permohonan secara voluntair pengesahan RUPS serta mengatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat First Products Corp Ltd. Permohonan dan penetapan PN dalam kasus ini, jelas melanggar dan melampaui batas yurisdiksi voluntair, karena kasus yang dipermasalahkan selain tidak diatur dalam undang-undang, juga perkara yang dipersoalkan jelas mengandung sengketa antara permohonan dengan pihak lain ( pemegang saham yang lain ).

Cara yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan atas penetapan voluntair adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yamg merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 Ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian , memberi hak kepada orang lain yang merasa dirugikan kepentingannya untuk :

• Mengajukan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) yang bersifat semu atau quasi derden verzet, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung;

• Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak :
- Sebagai pelawan,
- Sedang pemohon, ditarik sebagai terlawan;

• Dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan voluntair tersebut;

• Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara contradictoir.

Tindakan dan upaya perlawanan yang disebut di atas dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui adanya permohonan yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya.

2. Mengajukan gugatan perdata

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini :

• Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat,

• Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan

Tentang upaya ini, dapat dipedomani penetapan MA No. 5 Pen / Sep / 1975 sebagai preseden.

Pihak yang merasa dirugikan atas penetapan PN Jakarta Pusat No. 274/1972, mengajukan permohonan kepada MA agar MA mengeluarkan penetapan untuk membatalkan penetapan PN. Ternyata permohonan ini dikabulkan MA dengan jalan menerbitkan Penetapan No. 5 Pen / Sep / 1975.

4. Mengajukan upaya peninjauan kembali ( PK )

Upaya PK, dapat juga ditempuh untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas permohonan dengan mempergunakan Putusan PK No. 1 PK / Ag / 1990 tanggal 22 Januari 1991 sebagi pedoman preseden.

Dalam kasus ini, PA Pandeglang telah mengabulkan status ahli waris dan pembagian harta warisan melalui permohonan secara sepihak. Terhadap penetapan tersebut, pihak yang dirugikan mengajukan PK kepada MA. Ternyata MA mengabulkan permohonan PK dan bersamaan dengan itu, MA membatalkan Penetapan PA dimaksud.  [1]





Footnote :


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 43-45.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more