PETITUM PERMOHONAN ( GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR )

-
Pada kasus permohonan, pihak yang ada hanya pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau tergugat. Pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak.

Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif.

Pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata : menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan.

2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.

Ukuran ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex-parte atau sepihak saja.

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir ( mengandung hukum ).

Ukuran ini, merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat ex-parte yang benar-benar melekat ( inherent ) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman.

4. Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.

5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono.

Petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat enumeratif. Oleh karena itu, tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja. [1]





Footnote               :


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 37-38.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more