PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN ( GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR )

-
1. Jalannya Proses Pemeriksaan Secara Ex-Parte

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.

Pada prinsipnya proses ex-parte bersifat sederhana :

• Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,
• Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan
• Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.

2. Yang Diperiksa Di Sidang Hanya Keterangan Dan Bukti Pemohon

Di dalam proses yang bercorak ex-parte, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara contradictoir ( contradictory ) atau op tegenspraak. Maksudnya, dalam proses pemeriksaan, tidak ada bantahan pihak lain. Hanya dalam proses pemeriksaan gugatan contentiosa ( gugatan yang bersifat partai di mana ada pengguggat dan tergugat ) yang berlangsung secara contradictoir. Dalam hal ini, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan pengguggat dapat dibantah dan dilumpuhkan tergugat, dan sebaliknya.

3. Tidak Dipermasalahkan Penegakan Seluruh Asas Persidangan

Pada proses pemeriksaan permohonan yamg bersifat ex-parte, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.

A. Yang Tetap Ditegakkan

1) Asas kebebasan peradilan ( judicial independency )

-Tidak boleh dipengaruhi siapa pun.
- Tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun.

2) Asas fair trial ( peradilan yang adil )

- Tidak bersifat sewenang-wenang ( arbitrary ),
- Pemeriksaan sesuai dengan asas due process of law ( sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ),
- Memberi kesempatan yang layak ( to give an appropriate opportunity ) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

B. Yang Tidak Perlu Ditegakkan

1) Asas audi alteram partem

Tidak mungkin dalam proses ex-parte ditegakkan asas mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas to hear other side ( mendengar pihak lain ), tidak relevan dalam proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas both sides be heard before a decision is given. Karena untuk mengambil keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata pemohon saja.

2) Asas memberi kesempatan yang sama

Demikian juga halnya asas pemberian kesempatan yang sama ( to give the same opportunity ) kepada para pihak, tidak mungkin ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja. [1]




Footnote :


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 38-39.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more