UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN ( GUGATAN PERMOHONAN ATAU GUGATAN VOLUNTAIR )

-
Apabila permohonan ditolak oleh Pengadilan, apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemohon ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Penetapan Atas Permohonan Merupakan Putusan Tingkat Pertama Dan Terakhir.

Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. [1]

2. Terhadap Putusan Peradilan Tingkat Pertama Yang Bersifat Pertama Dan Terakhir, Tidak Dapat Diajukan Banding.

Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan, bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi. Salah satu contoh dapat dikemukakan Pasal 360 jo. Pasal 364 KUH Perdata.

• Menurut Pasal 360 KUH Perdata, permohonan pengangkatan wali dilakukan oleh PN, atas permintaan keluarga sedarah dan semenda.

• Selanjutnya Pasal 363 KUH Perdata menegaskan :

Permohonan banding atas putusan PN mengenai pengangkatan wali, tidak tunduk pada Peradilan lebih tinggi kecuali ada ketentuan tentang sebaliknya. [2]

Mengenai penetapan yang disebut Pasal 360 KUH Perdata tersebut, dapat diperhatikan Putusan PT Medan tanggal 1 Maret 1952, No. 120 Tahun 1950 yang menegaskan antara lain :

Permohonan banding atas Putusan PN tentang pengangkatan perwalian berdasarkan Pasal 360 BW, harus dinyatakan niet ontvankelijke verklaard ( tidak dapar diterima ), karena menurut Pasal 364 BW, sendiri dengan tegas mengatakan, bahwa banding atas pengangkatan wali tidak dapat dimohon banding. [3]

Contoh lain, dapat dilihat pada Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal itu menegaskan penetapan PN tentang pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, Merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

3. Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan, Kasasi.

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Pasal 43 Ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terhadap kalimat terakhir pasal ini, dirumuskan penjelasan yang berbunyi :

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding.

Memperhatikan penegasan penjelasan Pasal 43 Ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) dimaksud. [4]





Footnote :

[1] M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 46.
[2] R. Subekti, R. Tjitrosubio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 110-111.
[3] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Zahir, Medan, 1997, hlm. 432.
[4] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42-43.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA ( CRIMINAL JUSTICE SYSTEM )

-
A. Inlands Reglement dan Herziene Inlands Reglement. Mr. H. L. Wichers ( Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda, Hooggerechtshof ) menyusun peraturan acara perdata, peraturan acara pidana, peraturan mengenai peradilan, peraturan mengenai kitab undang-undang yang telah ditetapkan dan pertimbangan tentang berlakunya hukum Eropa untuk orang timur, kemudian diserahkan kepada Gubernur Jendral J. J. Rochussen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah melalui beberapa perbaikan atas anjuran Gubernur Jendral, maka Reglement itu disahkan oleh Gubernur Jendral dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848, Stbl Nomor 16, mulai berlaku 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stbl Nomor 57, dengan sebutan Inlands Reglement atau disingkat IR. Dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93, diumumkan dalam Stbl 1849 Nomor 63. Reglement tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan diumumkan kembali dengan Stbl 1926 Nomor 559 jo. 496, dan sesudah t...
Read more

LANDASAN HUKUM YURISDIKSI VOLUNTAIR

-
1. Berdasarkan Pasal 2 Dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair , merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 ( sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 ). Meskipun UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU No. 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair . Ketentuan tersebut menegaskan : A. Pada prinsipnya; penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ( judicial power ) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara ( dalam pengertian sengketa = diputus ) yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sen...
Read more

UNSUR-UNSUR TERJADINYA PEWARISAN

-
Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu : 1. Ada orang yang meninggal dunia ( pewaris ); 2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia ( ahli waris ); 3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris ( harta warisan ).[1] Menurut pasal 830 KUH Perdata ( 877 BW ), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan napas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernapasan serta alat-alat tubuhnya dipe...
Read more